Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank

Menurut  Surat  Keputusan   Menteri  Keuangan   RI   No.  KEP-38/MK/IV/I972, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Bentuk  usaha  lembaga  keuangan  bukan  bank  di  Indonesia  adalah  sebagai berikut :

a. Badan hukum Indonesia yang didirikan oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam bentuk kerja sama dengan badan hukum asing.

b. Badan hukum asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri.

Lembaga  keuangan  bukan  bank  dapat  mendorong  pengembangan  pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan sejumlah perusahaan yang dimiliki pengusaha golongan ekonomi lemah. 

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank

Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank adalah:

A. Asuransi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung  dengan  menerima  suatu  premi  dan  memberi  penggantian senilai yang diasuransikan kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan akibat peristiwa yang tidak tertentu. Penggantian kerugian akan dilakukan jika kerugian itu benar-benar terjadi dan bukan disengaja.

Lembaga asuransi memiliki peranan ganda, yaitu sebagai lembaga pelimpahan risiko dan sebagai lembaga penyerap danadari masyarakat.

B. Koperasi Kredit

Kegiatan koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang memerlukan dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga ringan. Untuk meminjam uang, anggota tidak perlu menyerahkan jaminan.

C. Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian)

Perum Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah yang tujuannya memberikan pinjaman kepada perseorangan atau golongan ekonomi   lemah.   Pinjaman   yang   diberikan   oleh   Perum   Pegadaian didasarkan pada nilai barang jaminannya.

Dalam memberikan kreditnya, pegadaian tidak memerhatikan penggunaan uang tersebut. Pinjaman dapat digunakan untuk usaha perdagangan, industri rumah tangga, dan bahkan untuk keperluan konsumsi.  Jaminan kredit dapat berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak.

D. Lembaga Dana Pensiun

Pensiun merupakan jaminan pegawai di hari tua dan hal ini  diatur dalam Undang-Undang     No.  8  Tahun  1974.  Dana  pensiun  dihimpun  oleh Lembaga Dana Pensiun contohnya PT Tabungan Asuransi Pensiun (PT Taspen) dan Perum Asabri.

Tujuan utama Lembaga Dana Pensiun adalah meningkatkan kesejahteraan pegawai   beserta keluarganya melalui asuransi sosial yang ditentukan dalam perundang-undangan. Lembaga Dana Pensiun tersebut berfungsi:

•  sebagai tempat untuk mengumpulkan dana masyarakat yang sifatnya jangka panjang dan 

•  sebagai    tempat untuk memberikan  jaminan pensiun  bagi anggota pensiun/peserta program.

Dana pensiun diperoleh melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja, kemudian dibayarkan kembali kepada pegawai tersebut setelah pensiun. Dalam masa tenggang, yaitu masa pemotongan sebagian gaji dengan masa pembayaran saat pegawai/karyawan pensiun, dana yang terkumpultersebut disalurkan kepada masyarakat dengan cara sebagai berikut.

•  Dipinjamkan kepada badan-badan yang membutuhkan.

•  Dibelikan   surat-surat   berharga   yang   dikeluarkan   oleh   lembaga- lembaga pemerintah.

E. Perusahaan Sewa Guna

Sewa guna merupakan pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai (lunas), hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Namun demikian, begitu kontrak leasing ditandatangani,  segala  fasilitas   dan  kegunaan barang  tersebut boleh digunakan oleh pembeli.

source : modul belajar mandiri pppk Ekonomi, Pembelajaran 4. Uang dan Lembaga Keuangan , Kemdikbud

Baca Juga

Bagikan Artikel