Pada  masa  Demokrasi  Parlementer,  bangsa  Indonesia  menghadapi permasalahan  ekonomi.  Permasalahan  tersebut  antara  lain  tingginya  jumlah mata uang yangberedar dan meningkatnyabiaya hidup. Selain itu juga pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk memperbaiki  kondisi  ekonomi,  pemerintah melakukan  berbagai  upaya,  untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut.

Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasidefisit anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara,  mengambil  kebijakan  memotong  semua  uang  yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan ini,jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Sistem  Ekonomi  Gerakan  Benteng  merupakan  usaha  pemerintah untukmengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnisCina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomiGerakan Banteng adalah:

1)  Menumbuhkan  kelas  pengusaha di  kalangan  bangsa Indonesia.

Parapengusaha   Indonesia  yang bermodal lemah diberi  kesempatan untukberpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

2)  Para   pengusaha   Indonesia   yang   bermodal   lemah   perlu   dibimbing dandiberikan bantuan kredit.

3)  Para  pengusaha  pribumi  diharapkan  secara  bertahap akan berkembangmenjadi maju.

Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3tahun (1950 - 1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerimabantuan kredit dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan  beban  keuangan  pemerintah  makin  besar.Tidak  dapat tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh: 

1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

2) Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.

3) Para pengusaha pribumi sangat  bergantung pada pemerintah.

4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

6) Para pengusaha menyalah gunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari  kredit yang mereka peroleh.

Usaha pemerintah lainnya dalam usaha memulihkan ekonomi adalah nasiomalisme perusahaan asing. Hal ini dilakukan dengan pencabutan hakmilik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkanstatusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang pasti,yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan.

Usaha perbaikan ekonomi lain yang dilakukan adalah pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasike Belanda untuk merundingkan  masalah  Finansial  Ekonomi  (Finek).Perundingan  ini  dilakukan pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuanFinek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagaiberikut:

1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB

2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral

3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak bolehdiikat oleh perjanjian lain.

Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehinggapemerintah   Indonesia   secara   sepihak   melaksanakan   rancangan fineknya   dengan   membubarkan   Uni   Indonesia-Belanda   pada   tanggal   13 Febuari1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.Dampak dari pelaksanaan finek ini, banyak pengusaha Belanda yang menjualperusahaannya,  sedangkan  pengusaha  pribumi  belum  mampu mengambil alihperusahaan Belanda tersebut. 

source : modul belajar mandiri pppk Pembelajaran 4. Kehidupan Bangsa Indonesia Masa Revolusi, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi , kemdikbud

Baca Juga

Bagikan Artikel